BEDAH KASUS

Sabtu, 14 Februari 2026

Melihat Secara Utuh Kepemimpinan Maizar di Tengah Tantangan Pemasyarakatan Riau


Bedah kasus My Id| PEKANBARU

Di tengah sorotan publik terhadap kasus peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari dalam lapas, penting bagi masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional.


Tidak ada yang membenarkan adanya praktik kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Namun di sisi lain, sistem pemasyarakatan juga memiliki tantangan struktural yang sangat kompleks.


*Riau dan Tantangan Overkapasitas*


Provinsi Riau saat ini menghadapi kondisi hunian warga binaan yang sangat tinggi. Dari total 16.246 penghuni, sebanyak 12.939 orang berada di Lapas dan 3.307 orang berada di Rutan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.


Beberapa UPT bahkan mengalami overkapasitas ekstrem. Contohnya di Rohil (Rokan Hilir), dengan kapasitas hanya sekitar 98 orang, namun dihuni hampir 1200 orang. Di daerah tersebut bahkan tidak terdapat Rutan terpisah.


Kondisi seperti ini tentu bukan situasi ideal. Overkapasitas berisiko menimbulkan:


Gesekan antar warga binaan,

Tekanan psikologis,

Potensi gangguan keamanan,

Hingga potensi penyelundupan barang terlarang.

Menjaga stabilitas dalam situasi seperti itu bukan perkara mudah.


*Stabilitas yang Tetap Terjaga*


Di tengah tekanan overkapasitas dan keterbatasan jumlah petugas, sejauh ini tidak terjadi gejolak besar atau kerusuhan besar di Lapas-Lapas Riau.


Kemampuan meredam potensi gejolak warga binaan di tengah kondisi hunian yang padat adalah sisi kepemimpinan yang jarang disorot.


Stabilitas keamanan di dalam lapas bukan terjadi secara otomatis. Itu membutuhkan:

Pendekatan humanis,

Komunikasi intensif,

Pembinaan yang berjalan,

Manajemen konflik yang baik.


Dalam konteks ini, menjaga kondusivitas ribuan warga binaan adalah tantangan yang tidak ringan.


*Pelayanan Lapas Pekanbaru yang Relatif Baik*


Di sisi pelayanan, Lapas Pekanbaru dinilai relatif lebih baik dibanding banyak UPT lain dalam hal:

Layanan kunjungan,

Program pembinaan,

Kegiatan keagamaan,

Keterbukaan terhadap media.

Tentu masih ada kekurangan, namun perbaikan layanan publik di tengah keterbatasan ruang dan SDM tetap berjalan.


Perlu diingat bahwa dalam sistem keamanan seketat apa pun, kejahatan selalu berupaya mencari celah. Tidak ada sistem yang 100% kedap. Bahkan lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan tinggi pun di berbagai daerah pernah mengalami kebocoran.


Yang menjadi ukuran bukan apakah celah itu ada, tetapi bagaimana respons dan langkah perbaikannya.



*Maizar dan Hubungan dengan Media*


Dalam hal komunikasi publik, Maizar dikenal cukup terbuka terhadap media. Jika tidak sempat membalas telepon atau pesan karena kegiatan dinas, pada kesempatan berikutnya biasanya tetap memberikan respons.


Sebagai pejabat publik yang memimpin wilayah seluas Provinsi Riau, mobilitas antar kabupaten/kota tentu memakan waktu panjang. Agenda kedinasan yang padat sering kali membuat respons tidak bisa instan.


Namun secara umum, akses komunikasi dengan media tetap terbuka.


*Tantangan Sistemik, Bukan Sekadar Individu*


Persoalan narkoba di dalam lapas bukan hanya persoalan satu daerah. Ini tantangan nasional yang berkaitan dengan:

Overkapasitas,

Peredaran narkotika yang masif,

Keterbatasan SDM pengamanan,

Kompleksitas jaringan kejahatan.

Karena itu, melihat persoalan ini hanya dari satu sisi tanpa mempertimbangkan konteks struktural bisa menimbulkan persepsi yang tidak utuh.


*Penutup*


Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tentu menjadi bahan evaluasi. Namun dalam menilai kinerja seorang pejabat publik, penting melihat dua sisi:


Tantangan besar yang dihadapi,

Upaya menjaga stabilitas di tengah keterbatasan.


Mengelola lebih dari 16 ribu warga binaan dalam kondisi overkapasitas bukan tugas ringan. Menjaga agar tidak terjadi gejolak besar di tengah tekanan tersebut adalah capaian yang juga layak diperhitungkan.


Persoalan kejahatan harus ditangani tegas. Tetapi kepemimpinan juga perlu dilihat secara menyeluruh, tidak parsial, ucap Maizar kepada awak media ( Sabtu 14/2/2026)

Penggawa Melayu Riau Nilai Dugaan Langkah Agrinas Sebagai Provokasi di Tanah Adat


Bedah kasus My.Id| RANTAU KASAI 

Situasi di lahan sawit milik Masyarakat Adat Rantau Kasai memanas. Sabtu, 14 Februari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, sekelompok orang dilaporkan mendatangi area kebun yang selama ini diklaim sebagai wilayah kelola adat. Kehadiran kelompok tersebut diduga berkaitan dengan pihak Agrinas.


Informasi itu segera memicu respons keras dari Penggawa Melayu Riau.


Komandan Pasukan Khusus Penggawa Melayu Riau, Dt. Syarifuddin Anju, menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial di wilayah adat. Ia menyatakan telah menerima titah dari Panglima Tinggi Penggawa Melayu Riau, Dt. Afrizal Anjo, untuk melakukan konsolidasi organisasi.


Menurut Syarifuddin, persoalan di Rantau Kasai bukan sekadar sengketa teknis perkebunan. “Ini menyangkut hak adat dan marwah masyarakat Melayu di tanahnya sendiri,” ujarnya.


Penggawa Melayu Riau menyatakan 24 organisasi kemelayuan telah menyepakati pengiriman perwakilan ke Rantau Kasai. Total 1.200 orang disebut siap turun pada Senin mendatang. Masing-masing organisasi mengirimkan 50 orang.


Langkah ini, kata mereka, merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat yang merasa tertekan oleh kehadiran kelompok yang dianggap bukan bagian dari komunitas setempat.


Penggawa Melayu Riau menilai, apabila benar terdapat mobilisasi pihak luar untuk memasuki wilayah adat tanpa komunikasi yang layak, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap struktur sosial tempatan.


Dalam pernyataannya, Penggawa Melayu Riau menyoroti dugaan adanya pola “pecah belah” yang dapat memicu konflik horizontal. Mereka menilai mendatangkan kelompok tak dikenal ke tengah masyarakat adat merupakan langkah yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial.


“Jangan jadikan masyarakat adat sebagai tamu di rumahnya sendiri,” kata Syarifuddin.


Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki legitimasi historis dan sosial atas ruang hidupnya. Segala bentuk intervensi tanpa penghormatan terhadap hak tersebut dinilai mencederai harkat dan martabat Puak Melayu.


Penggawa Melayu Riau mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Mereka menyatakan kehadiran 1.200 orang tersebut bertujuan untuk pengawalan moral dan solidaritas, bukan untuk menciptakan konflik baru.


Namun, mereka juga menyampaikan peringatan tegas: jika terdapat tindakan sepihak yang merugikan masyarakat adat, maka dampak sosial yang timbul menjadi tanggung jawab pihak yang memicu situasi.


Rantau Kasai kini menjadi titik perhatian. Bagi Penggawa Melayu Riau, persoalan ini bukan semata soal kebun sawit. Ini soal kehormatan.

Sambut Ramadhan 1447 H, DWP Rohil Gelar Peringatan Isra’ Mi’raj dan Silaturahmi Bulanan


Bedah kasus My Id| Rokan Hilir 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Rokan Hilir menggelar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Acara yang menjadi agenda rutin bulanan ini dipusatkan di Gedung Misran Rais, Jalan Utama, Bagansiapiapi, pada Selasa (10/2).


Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DWP Rohil, Hj. Rina Yunita Fauzi, beserta jajaran pengurus kabupaten, para Ketua DWP Unsur Pelaksana (UP), dan anggota DWP se-Kabupaten Rokan Hilir.


Dalam sambutannya, Hj. Rina Yunita Fauzi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa pertemuan rutin DWP bukan sekadar seremonial, melainkan wadah krusial untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antaranggota.


"Melalui pertemuan ini, kita bisa saling berbagi cerita, pengalaman, dan memberi dukungan satu sama lain dalam menjalankan program-program DWP ke depan," ujar Hj. Rina. 


Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada DWP BKPSDM, DWP Disnaker, dan DWP Kesbangpol yang telah berkontribusi besar sebagai pelaksana sehingga acara berjalan khidmat.


Terkait momentum Isra’ Mi’raj, Hj. Rina mengajak seluruh anggota untuk merenungi perintah salat lima waktu sebagai fondasi kedisiplinan diri dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia berharap peringatan ini menjadi jembatan spiritual dalam menyambut Ramadhan yang sudah di ambang pintu.


"Mari kita persiapkan fisik, mental, dan ruhani untuk memasuki bulan penuh berkah dengan semangat dan keikhlasan. Jadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan sekadar rutinitas," tambahnya.


Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H, Hj. Rina secara pribadi dan keluarga juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus dan anggota DWP Rohil. Beliau mendoakan agar seluruh keluarga besar DWP diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa nantinya.


Acara kemudian diisi dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Ustaz H. Jefrizal, S.HI, MM. Dalam ceramahnya, beliau mengupas hikmah perjalanan Isra’ Mi’raj serta memberikan tips mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadhan agar menjadi pribadi yang lebih bertaqwa.

Jumat, 13 Februari 2026

*PERNYATAAN KLARIFIKASI RESMI* *Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pers Indonesia (DPP SPI)*


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua/Shalom.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Sehubungan dengan pemberitaan dan rilis resmi DPP SPI berjudul:

*“DPP SPI Kecam Dugaan Kekerasan Terhadap Jurnalis Anggota SPI Morowali di Kawasan Industri PT IMIP”*,

bersama ini kami menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:


*1. Kekeliruan Identifikasi Objek Foto*


DPP SPI mengakui terdapat kekeliruan dalam pencantuman keterangan foto pada rilis tersebut. Foto yang memperlihatkan korban luka bukan merupakan jurnalis sebagaimana tertulis dalam caption sebelumnya, melainkan seorang buruh yang berada dalam rangkaian peristiwa yang sama.


*2. Tidak Mengubah Substansi Dugaan Peristiwa*


Kekeliruan tersebut bersifat administratif dan tidak mengubah substansi bahwa terdapat dugaan kekerasan dalam peristiwa tersebut, termasuk dugaan intimidasi atau tindakan terhadap jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan.


*3. Langkah Korektif*

DPP SPI telah:

Mengoreksi keterangan foto secara terbuka

Menyesuaikan narasi agar sesuai dengan fakta

Melakukan evaluasi internal guna memastikan ketelitian redaksional di masa mendatang

*4. Itikad Baik dan Transparansi*


Koreksi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjunjung prinsip itikad baik dan akuntabilitas.


*5. Fokus pada Proses Hukum*


Kami menegaskan bahwa fokus utama tetap pada proses klarifikasi dan penegakan hukum atas dugaan kekerasan yang terjadi. Kesalahan teknis ini tidak boleh mengaburkan substansi persoalan yang sedang diproses.


DPP SPI menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan identifikasi dalam keterangan foto tersebut dan memastikan bahwa langkah korektif telah dilakukan.


Kami berkomitmen menjaga integritas informasi serta menghormati hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan bertanggung jawab.


Demikian klarifikasi ini disampaikan.


Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua/Shalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.


Suriani Siboro, S.H.

Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat

Solidaritas Pers Indonesia (SPI)


Pekanbaru 14 Februari 2026.

Sinergi Bupati Bistamam dan Hj. Karmila Sari Kawal PIP, Target Nol Putus Sekolah


Bedah kasus My.Id| ROHIL 

Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memajukan dunia pendidikan kembali ditegaskan. Fokus utama pembangunan sektor pendidikan saat ini adalah memastikan tidak ada satu pun anak di Rohil yang putus sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP, negeri maupun swasta.


Senada dengan arahan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, yang menekankan pentingnya perlindungan hak pendidikan bagi seluruh anak daerah, anggota DPR RI Komisi X, Hj. Karmila Sari, S.Kom., MM., turut menyuarakan komitmen yang sama dalam pembahasan Program Indonesia Pintar (PIP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil.


Dalam pernyataan terbarunya, Hj. Karmila Sari menegaskan bahwa batas akhir pengumpulan data PIP serta usulan revitalisasi melalui jalur aspirasi ditetapkan paling lambat 25 Februari 2026. Ia meminta seluruh pihak, mulai dari Dinas Pendidikan hingga satuan pendidikan, bekerja cepat dan akurat agar tidak ada siswa yang terlewat.


"Kami minta data PIP dan usulan revitalisasi aspirasi sudah terkumpul paling lambat 25 Februari 2026. Ini penting agar proses pengusulan dan realisasi bantuan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," tegasnya, Jum'at (13/2/2026) dikonfirmasi via whatsapp. 


Ia juga menyampaikan kabar baik bahwa saat ini siswa dengan orang tua berstatus ASN sudah dapat menerima bantuan PIP Aspirasi, khususnya untuk golongan II ke bawah. Kebijakan ini diharapkan memperluas akses bantuan pendidikan tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial.


Selain itu, Hj. Karmila Sari menekankan peran aktif kepala sekolah dalam memastikan pencairan dana PIP benar-benar diterima oleh siswa atau orang tua masing-masing. 


Ia meminta agar kendala administratif seperti persoalan KTP, aktivasi rekening bank, maupun faktor jarak lokasi tidak menjadi penghambat pencairan bantuan.


"Pastikan kepala sekolah memantau proses pencairan ke rekening masing-masing orang tua atau siswa. Jangan sampai kendala administrasi atau lokasi yang jauh ke bank menjadi alasan anak tidak menerima haknya," ujarnya.


Menurutnya, pengawasan bersama dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, sekolah, dan perwakilan rakyat di pusat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program ini.


Sejalan dengan visi Bupati Rohil H. Bistamam, Hj. Karmila Sari berharap pemanfaatan Program Indonesia Pintar dapat semakin optimal sehingga angka putus sekolah di Rohil dapat ditekan hingga nol.


"Target kita jelas, jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Pendidikan adalah investasi masa depan daerah. Jika program ini dimanfaatkan dengan baik, insya Allah Rohil akan memiliki generasi yang unggul dan berdaya saing," tutupnya.


Langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian terhadap pendidikan di Rokan Hilir bukan sekadar wacana, melainkan komitmen bersama demi masa depan anak-anak Rohil yang lebih cRedak


Editor: Redaksi

Sulap Lahan Tidur Jadi Produktif, Lapas Kelas I Bandar Lampung Kini Panen Telur Setiap Hari dari Peternakan Ayam Modern


Bedah kasus My.Id| Bandar Lampung 

Inovasi pembinaan kemandirian terus digenjot di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung. Kini, area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) memiliki wajah baru dengan hadirnya Peternakan Ayam Petelur Modern, Sabtu (14/02).


Memanfaatkan lahan kosong (idle) yang disulap menjadi produktif, peternakan ini dilengkapi dengan fasilitas kandang berstandar modern. Hasilnya, telur ayam coklat segar kini dapat dipanen setiap harinya, menambah deretan produk unggulan hasil karya warga binaan.


Medi Oktafiansyah, dari Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Giatja), menjelaskan bahwa kesuksesan program ini tidak lepas dari sinergi antarinstansi. Program ini merupakan hasil kerjasama strategis dengan Dinas Peternakan Provinsi Lampung.


"Ini adalah bentuk nyata pembinaan kemandirian yang kami lakukan hari ini. Warga binaan tidak hanya sekadar memberi makan ayam, tapi diajarkan manajemen peternakan modern oleh ahli dari Dinas Peternakan. Lahan yang tadinya tidur kini menghasilkan ekonomi, dan ilmunya jadi bekal berharga bagi mereka," ungkap Medi.


Kehadiran peternakan ayam petelur ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan lokal serta menjadi sarana edukasi yang berkelanjutan bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.


@pemasyarakatanlampung

@ikerahmawatiofficial

@kemenimipas

#lapaskelas1bandarlampung #pemasyarakatanpastibermanfaatuntukmasyarakat #Kemenimipas #PeternakanLapas #TelurAyam #SAE #LahanProduktif #Giatja #DinasPeternakan #BandarLampung

Wakapolda Riau Pastikan Pembangunan Jembatan Merah Putih di Kuansing Berjalan Maksimal


 

Bedah Kasus.My.id-Pekanbaru 

 Wakapolda Riau, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk meninjau secara langsung progres pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Muara Petai dan Desa Muara Tiu Makmur, Rabu, 11 Februari 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan vital masyarakat setempat.


Dalam kesempatan itu, Brigjen Hengki menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan jembatan berjalan maksimal, tepat waktu, dan sesuai dengan arahan pimpinan negara. Ia menekankan bahwa kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, meningkatkan akses ekonomi, serta mendukung aktivitas pendidikan dan pelayanan dasar masyarakat.

Wakapolda juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat terkait, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan mengawal proses pembangunan agar terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar proyek strategis ini benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat di wilayah Pucuk Rantau dan sekitarnya.

Sementara itu Bupati Kuansing, Suhardiman Amby dalam sebuah pertemuan menyambut positif atas kunjungan Wakapolda Riau dalam upaya peninjauan pembangunan jembatan di wilayah kabupaten Kuansing.


"Pemda Kuansing dan masyarakat tentunya menyambut baik program pemerintah terutama dalam penyediaan jembatan yang kini sedang berlangsung. Semoga dengan selesainya pembangunan jembatan ini, benar-benar dapat dirasakan masyarakat sekitar,"tutup Bupati.

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done