Diduga Rokok Ilegal Kembali Masuk Rohil, Dua Speedboat Berkecepatan Tinggi Lintas di Sungai Rokan

Diduga Rokok Ilegal Kembali Masuk Rohil, Dua Speedboat Berkecepatan Tinggi Lintas di Sungai Rokan

Redaksi       Comment   

Bedah Kasus My.Id| BAGANSIAPIAPI 

Aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran rokok ilegal kembali menghebohkan kalangan nelayan di wilayah perairan Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Nelayan setempat mengaku melihat dua unit speedboat melintas dengan kecepatan tinggi di perairan Sungai Rokan pada Kamis (12/3/2026).

Menurut keterangan sumber yang enggan disebutkan namanya, dua unit speedboat tersebut diduga membawa muatan rokok ilegal dan melintas dari arah perairan laut menuju jalur Sungai Rokan.

“Dua unit speedboat dengan kecepatan tinggi melaju dari perairan Sungai Rokan pada Kamis 12 Maret 2026. Diduga mereka membawa rokok ilegal,” ungkap sumber kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Temuan tersebut kembali menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di Bagansiapiapi. Mereka menilai aktivitas dugaan penyelundupan rokok ilegal di wilayah tersebut masih berlangsung dan seolah bebas beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengulang kembali praktik bongkar muat rokok ilegal yang sebelumnya pernah terjadi di sejumlah titik perairan di Ibukota Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Seperti diketahui, kasus peredaran rokok ilegal di wilayah Rohil sebelumnya juga pernah mencuat setelah adanya penindakan oleh tim Bea Cukai Pusat di kawasan pelabuhan tikus Jembatan Pedamaran II, Kecamatan Pekaitan pada Juli 2025 lalu.

Dalam penindakan tersebut, sejumlah kendaraan dan speedboat yang diduga terlibat dalam pengangkutan rokok ilegal berhasil diamankan. Beberapa kendaraan yang diamankan antara lain satu unit mobil Innova BM 1433 OL, dua unit mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1031 ZV, serta lima unit mobil truk angkutan besar.

Selain itu, dua unit speedboat yang diduga digunakan untuk mengangkut muatan dari jalur laut juga turut diamankan oleh petugas.

Ketua LSM TOPAN RI Rokan Hilir, Yusaf Hari Purnomo yang akrab disapa Arie Black saat itu mengapresiasi langkah penindakan yang dilakukan tim Bea Cukai. 

Namun ia juga mendesak agar aparat penegak hukum dapat mengungkap aktor utama yang diduga berada di balik jaringan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.

“Kami mendesak agar peran mafia rokok ilegal yang bermain di belakang layar turut diungkapkan, sehingga masyarakat tahu siapa saja yang terlibat,” tegasnya saat berada di lokasi penindakan.

Ia juga menyebut terdapat sejumlah nama yang masuk dalam radar penyelidikan, salah satunya berinisial JK yang diduga memiliki peran penting dalam jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan apakah aktivitas yang kembali terlihat di perairan Sungai Rokan tersebut benar berkaitan dengan praktik penyelundupan rokok ilegal atau tidak.

Warga berharap aparat terkait dapat meningkatkan pengawasan di jalur laut dan perairan sungai yang selama ini diduga kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk barang ilegal ke wilayah Rokan Hilir.

Editor: Redaksi

Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BNI KCP Bangkinang Yang Digelar Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BNI KCP Bangkinang Yang Digelar Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Redaksi       Comment   

 

Bedah Kasus.my.id-Pekanbaru 

Tim Penasihat Hukum terdakwa Unsiska Bahrul, S.Kom menyampaikan duplik atau tanggapan akhir atas replik jaksa penuntut umum dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI KCP Bangkinang yang digelar di Pengadilan Negeri/PN Pekanbaru, Jumat (13/3/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Aziz Muslim selaku Hakim Ketua dengan agenda pembacaan duplik yang dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa Unsiska Bahrul.

Dalam dupliknya, Penasihat Hukum terdakwa Unsiska Bahrul, Muskaldi Indra, SH dan Ardansyah, SH, menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang kembali uraian yang telah disampaikan dalam surat tuntutan tanpa memberikan argumentasi baru terhadap nota pembelaan (pledoi) yang telah diajukan sebelumnya.

"Unsur setiap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa. Kami berpendapat unsur tersebut seharusnya dikaitkan dengan kedudukan terdakwa dalam struktur kerja perbankan," tegas Ardansyah, SH didampingi Muskaldi Indra, SH selaku tim penasihat hukum terdakwa Unsiska Bahrul di persidangan.

Selain itu, tim penasihat hukum juga membantah tuduhan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyaluran KUR. Mereka menegaskan bahwa beberapa prosedur seperti pre-screening dan validasi bukan merupakan tugas Unsiska Bahrul, melainkan tanggung jawab analis kredit di BNI KCP Bangkinang.

Hal tersebut, menurut mereka, juga diperkuat oleh keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi data calon debitur dilakukan oleh analis kredit sebelum diajukan untuk persetujuan.

Penasihat hukum juga menegaskan bahwa terdakwa tetap menjalankan tugas pemantauan terhadap kredit yang telah dicairkan. Bahkan selama Unsiska Bahrul bertugas di BNI KCP Bangkinang, disebutkan tidak pernah terjadi kredit macet hingga ia dipindahkan ke unit lain.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa Unsiska Bahrul pernah menyerahkan rekaman percakapan kepada atasannya terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Irwan Saputra dalam proses pencairan KUR terhadap sejumlah debitur. Rekaman tersebut disampaikan Unsiska Bahrul kepada Andika Habli, S.E selaku pimpinan KCP BNI Bangkinang.

Namun demikian, menurut penasihat hukum, meskipun telah mengetahui adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Irwan Saputra, Andika Habli tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib atau kepolisian. Ia hanya meminta Irwan Saputra untuk bertanggung jawab dengan melakukan pembayaran angsuran kredit.

Penasihat hukum menyebutkan bahwa Irwan Saputra telah beberapa kali mengingkari janjinya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, namun tetap tidak dilakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. “Mengapa hal itu bisa terjadi hanya Terdakwa I Andika Habli yang mengetahuinya. Dalam hukum, membiarkan kejahatan yang sudah diketahui sama saja dengan melakukan kejahatan,” ungkap Muskaldi Indra dan Ardansyah saat diwawancarai usai persidangan.

Lebih lanjut, penasihat hukum juga menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid.Sus/2016 yang menegaskan bahwa dalam struktur organisasi perbankan, tanggung jawab akhir atas persetujuan kredit berada pada Pejabat Pemutus Kredit.

Menurut Penasihat Hukum, bawahan yang hanya menyiapkan dokumen verifikasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan yang diambil oleh atasannya, kecuali terbukti adanya persekongkolan jahat (conspiracy).

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi, penasihat hukum terdakwa juga membantah tuduhan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dari tim audit internal BNI dalam persidangan, uang yang diterima terdakwa disebut merupakan pinjaman dari Irwan Saputra, bukan gratifikasi sebagaimana didalilkan jaksa.

Selain itu, penasihat hukum juga menilai unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi dalam perkara tersebut sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Perkuat Sinergi Eksternal pada Jumat Berkah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Salurkan Bingkisan Apresiasi Lintas Sektoral

Perkuat Sinergi Eksternal pada Jumat Berkah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Salurkan Bingkisan Apresiasi Lintas Sektoral

Redaksi       Comment   

Bedah Kasus My.Id| Bandar Lampung 

Momentum hari Jumat yang penuh berkah di bulan suci Ramadhan tidak hanya dimanfaatkan untuk menebar kebaikan secara internal, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk merajut tali silaturahmi dengan berbagai elemen eksternal. Pada Jumat, 13 Maret, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, turun langsung membagikan bingkisan tanda kasih kepada sejumlah mitra kerja dan elemen masyarakat di sekitar area institusi.

Langkah apresiatif ini menyasar pihak pihak eksternal yang selama ini dinilai memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan. Bingkisan penuh makna tersebut diserahkan secara langsung kepada para tenaga pendidik di Taman Kanak Kanak Yustikarini, jajaran aparat keamanan dari TNI POLRI, serta petugas kebersihan yang tanpa lelah berdedikasi merawat kerapian area luar institusi.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, menyampaikan bahwa penyerahan bingkisan ini merupakan wujud nyata dari upaya institusi dalam memperkuat sinergi eksternal, sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh setiap pihak sesuai dengan perannya masing masing.

"Kegiatan Jumat Berkah ini adalah jembatan hati kami untuk terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para guru yang penuh kesabaran mendidik tunas bangsa, kepada jajaran TNI Polri yang senantiasa siaga menjaga stabilitas keamanan, serta kepada para pahlawan kebersihan yang memastikan wajah luar lingkungan kita tetap asri. Dukungan nyata dari pihak eksternal ini adalah energi positif bagi kami dalam menjalankan roda organisasi sehari hari," tutur Ike Rahmawati dengan penuh kehangatan saat menyerahkan bingkisan tersebut.

Melalui pendistribusian bingkisan tanda kasih ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung berharap jalinan komunikasi, harmoni, dan rasa persaudaraan dengan seluruh pemangku kepentingan eksternal dapat terus terawat dengan sangat baik. Sinergi yang semakin kokoh ini diyakini akan bermuara pada penciptaan lingkungan yang kondusif, aman, dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

@pemasyarakatanlampung

@ikerahmawatiofficial

@kemenimipas

@ditjenpas

#lapaskelas1bandarlampung #pemasyarakatanpastibermanfaatuntukmasyarakat #Kemenimipas #SinergiEksternal #JumatBerkah #TamanKanakKanakYustikarini #AparatKeamanan #PahlawanKebersihan #BandarLampung

Pengurus Pusat KBPP Polri Bagikan Takjil kepada Masyarakat, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadhan

Pengurus Pusat KBPP Polri Bagikan Takjil kepada Masyarakat, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadhan

Redaksi       Comment   

 

Bedah Kasus.my.id-Jakarta, 13/03 

 Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Dr, Evita Nursanty, M.Sc bersama jajaran pengurus pusat menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di depan Sekretariat Pengurus Pusat KBPP Polri di Jalan Panglima Polim No. 32 A, Jakarta Selatan, Jumat (13/03).

Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program rutin KBPP Polri selama bulan suci Ramadhan. Setiap hari Jumat, para pengurus pusat turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Aksi berbagi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Para pengendara yang melintas, mulai dari pengemudi ojek online, sopir angkutan, hingga warga sekitar terlihat antusias menerima paket takjil yang dibagikan.

Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty mengatakan, kegiatan berbagi takjil merupakan bentuk kepedulian sosial organisasi kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan kebersamaan di bulan suci Ramadhan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan Ramadhan yang penuh berkah,” ujar Evita.

Menurutnya, Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Ia berharap kegiatan berbagi takjil yang dilakukan KBPP Polri dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus menebar kebaikan.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin mempererat kebersamaan antara KBPP Polri dan masyarakat,” katanya.

Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi bagian dari komitmen KBPP Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat. ###

NINIK MAMAK SUNGAI TAMBAI BANGUN KEBUN RAKYAT SYARIAH, PERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT

NINIK MAMAK SUNGAI TAMBAI BANGUN KEBUN RAKYAT SYARIAH, PERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT

Redaksi       Comment   

Bedah Kasus My.Id| Kampar  

Para tokoh adat Ninik Mamak di Desa Sungai Tambai, Kecamatan Kampar Kiri, wilayah IV Koto, Kabupaten Kampar, menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adat melalui pengelolaan kebun rakyat berbasis sistem syariah.

Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan meningkatnya harga kebutuhan sandang serta pangan, para pemangku adat bersama kaum dan ponakan berinisiatif memanfaatkan tanah ulayat secara produktif. Kebun rakyat yang dikelola secara gotong royong itu kini mulai memberikan hasil setelah melalui proses perawatan dan perjuangan selama beberapa tahun terakhir.

Upaya ini tidak hanya menjadi langkah ekonomi, tetapi juga simbol kuat persatuan kaum serta komitmen menjaga nilai-nilai adat. Kebersamaan tersebut dinilai semakin menjaga marwah Ninik Mamak dan ponakan adat dalam mempertahankan amanah leluhur terhadap tanah ulayat.

Sejumlah pemuka adat dari berbagai daerah memberikan apresiasi atas langkah masyarakat Sungai Tambai. Dukungan moral datang dari kalangan Ninik Mamak di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), hingga dari berbagai daerah di Nusantara yang menilai bahwa kebersamaan masyarakat adat Sungai Tambai menjadi contoh nyata kekuatan adat dalam membangun kemandirian ekonomi.

Salah seorang tokoh adat setempat mengatakan, keberhasilan kebun rakyat ini merupakan buah dari kerja keras serta kekompakan para Ninik Mamak bersama kaum dan ponakan yang terus berjuang menjaga tanah ulayat agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar kebun, tetapi bukti kekompakan adat. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat adat mampu mandiri, menjaga tanah ulayat, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan kaum dan ponakan,” ujarnya.

Para tokoh adat berharap langkah yang dilakukan masyarakat Sungai Tambai ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, khususnya di Provinsi Riau, agar kembali memperkuat persatuan kaum serta memanfaatkan tanah ulayat secara produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kekompakan Ninik Mamak juga menjadi pengingat agar tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang terhadap tanah ulayat masyarakat adat, termasuk upaya penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan petani kecil.

Semangat persatuan masyarakat adat Sungai Tambai menunjukkan bahwa adat yang dijaga dengan kebersamaan mampu melahirkan kekuatan besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat serta menjaga marwah Ninik Mamak dan ponakan adat di tengah tantangan zaman.

Pastikan Hak Warga Binaan Terpenuhi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Ikuti Arahan Plh. Kakanwil

Pastikan Hak Warga Binaan Terpenuhi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Ikuti Arahan Plh. Kakanwil

Redaksi       Comment   

Bedah Kasus My Id| Bandar Lampung 

Upaya sinkronisasi dan penguatan kualitas pelayanan publik menjelang hari raya terus diintensifkan oleh jajaran pemasyarakatan. Sebagai wujud kesiapan nyata, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, beserta jajaran pejabat dan staf mengikuti rapat pengarahan secara virtual pada Jumat, 13 Maret.

Kegiatan pengarahan daring ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, dan ditujukan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta jajarannya. Pertemuan strategis ini membedah secara mendalam berbagai persiapan krusial menyambut puncak perayaan hari raya, yang meliputi optimalisasi program integrasi warga binaan, pelaksanaan remisi khusus Idul Fitri, pengetatan sistem pengamanan selama sisa bulan suci Ramadhan, hingga kematangan skema layanan kunjungan tatap muka bagi keluarga.

Dalam arahannya, Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, Maulidi Hilal, memberikan penekanan yang sangat kuat pada aspek ketelitian administratif dalam pemenuhan hak warga binaan. Ia menginstruksikan seluruh petugas registrasi dan pembinaan untuk bekerja ekstra cermat dalam memproses setiap berkas usulan.

Menurut Kakanwil, pemenuhan hak integrasi dan pemberian remisi khusus menyambut Idul Fitri adalah wujud nyata dari pelayanan prima. Maulidi Hilal tegaskan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta jajaran agar bekerja dengan sangat teliti. Jangan sampai ada satu pun warga binaan yang sejatinya sudah memenuhi syarat namun terlewat dari daftar usulan pelayanan integrasi. Kakanwil menginstruksikan untuk pastikan semuanya terdata, terverifikasi, dan hak hak mereka diberikan secara adil tanpa ada yang tertinggal.

Merespons arahan pimpinan wilayah tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung beserta seluruh jajaran yang hadir menyatakan kesiapan penuh. Komitmen untuk segera melaksanakan verifikasi data secara berlapis dan memperkuat keamanan langsung diwujudkan, guna memastikan seluruh rangkaian pelayanan serta momen kebersamaan Idul Fitri di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tepat sasaran.

@pemasyarakatanlampung

@ikerahmawatiofficial

@kemenimipas

@ditjenpas

#lapaskelas1bandarlampung #pemasyarakatanpastibermanfaatuntukmasyarakat #Kemenimipas #PelayananPrima #RemisiKhusus #IntegrasiWargaBinaan #KantorWilayah #BandarLampung

Bupati H. Bistaman Dampingi Wamen Stella Christie Tinjau Lokasi Strategis Sekolah Garuda di Rokan Hilir

Bupati H. Bistaman Dampingi Wamen Stella Christie Tinjau Lokasi Strategis Sekolah Garuda di Rokan Hilir

Redaksi       Comment   

Bedah Kasus My.Id| ROKAN HILIR 

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Stella Christie, Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) untuk meninjau langsung kesiapan wilayah pembangunan Sekolah Garuda.

Kedatangan Wamen disambut langsung oleh Bupati Rohil H. Bistaman bersama Sekda, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan jajaran Kabag di lingkungan Pemkab Rohil. Dalam kunjungannya, Wamen meninjau lokasi strategis yang telah disiapkan pemerintah daerah, yakni lahan Eks Kampus IPDN, sebelum melanjutkan pertemuan di Kantor Bupati Rohil.

Visi Presiden Prabowo untuk Pendidikan Unggul

Dalam arahannya, Prof. Stella Christie menjelaskan bahwa Sekolah Garuda merupakan visi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sekolah unggulan bagi putra-putri terbaik bangsa.

"Sekolah Garuda adalah salah satu strategi konkret Bapak Presiden untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Selain program revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat untuk keluarga kurang mampu, Sekolah Garuda hadir secara khusus sebagai jalur bagi siswa paling berprestasi dari seluruh latar belakang ekonomi dan geografis," ujar Prof. Stella.

Wamen menambahkan, Sekolah Garuda dirancang sebagai jembatan menuju universitas top dunia. Saat ini, pemerintah telah mengamankan kuota khusus bagi lulusan Sekolah Garuda di Tsinghua University (Beijing)—universitas nomor satu di Asia—serta University College London (UCL) di Inggris.

"Kami ingin memastikan anak-anak berprestasi, meski dari keluarga ekonomi bawah, punya akses ke kampus dunia seperti Harvard, Stanford, hingga MIT dengan beasiswa penuh dari negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Stella menjelaskan ada dua skema pengembangan yatui Sekolah Garuda Baru : Pembangunan infrastruktur baru (seperti yang sedang dijajaki di Rohil). Dan Sekolah Garuda Transformasi : Optimalisasi SMA unggulan yang sudah ada untuk dibina langsung di bawah Kemendiktisaintek.

"Penerimaan murid bersifat nasional. Tujuannya agar terjadi pembauran karakter pemimpin bangsa dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Bupati Rohil, H. Bistaman, menyampaikan harapan besar masyarakat agar Sekolah Garuda dapat didirikan di wilayahnya. Ia menekankan bahwa keberadaan sekolah ini akan menjadi katalisator bagi peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di daerah pesisir seperti Rokan Hilir.

"Masyarakat kami sangat memimpikan sekolah ini. Kami berada di daerah pesisir dengan tantangan ekonomi dan pendidikan yang masih perlu perhatian khusus. Kami sangat memohon kepada Ibu Wamen dan Bapak Presiden agar Rokan Hilir dipilih menjadi lokasi Sekolah Garuda," ungkap Bupati.

Bupati juga meyakinkan bahwa aksesibilitas menuju Rohil akan semakin mudah di masa depan. "Saat ini perjalanan memang memakan waktu, namun pada 2027 pembangunan jalan tol dari Dumai ke Rohil akan dimulai. Nantinya, jarak tempuh hanya sekitar 1,5 jam saja. Kami siap mendukung penuh visi Bapak Presiden ini," pungkasnya.

Editor : Redaksi