Bedah kasus My.Id|Rokan Hilir – Honor Petugas Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Rokan Hilir yang sempat tertunggak selama tujuh bulan akhirnya dicairkan selama 4 bulan. Proses ini terjadi hanya sehari setelah pemberitaan media ramai menyorot keterlambatan tersebut. Namun, pencairan ini justru memunculkan polemik baru: dugaan intimidasi oleh pejabat Dinas Sosial melalui grup WhatsApp, yang kini menuai perhatian publik.
Beredar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp internal Dinsos, di mana Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin gunawan, terlihat mengeluarkan pernyataan bernada ancaman terhadap anggota PSM yang diduga membocorkan informasi ke media. Salah satu kutipannya berbunyi:
> "Klu tak ado yg mengaku, yg tanda tangan palsu tu, siap-siap berhenti."
Pernyataan ini memicu respons keras dari para PSM yang merasa hak mereka bukan hanya tertunda, tetapi juga mendapat tekanan setelah menyuarakan keluhan.
Namun, saat diminta konfirmasi, Kabid permerdayaan fakir miskin gunawan membantah tudingan intimidasi. Ia menegaskan bahwa pencairan honor bukan berada di bawah kewenangannya secara langsung, melainkan tergantung dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).Senin 14/7/25
> “Honorarium PSM itu bukan kewenangan Kabid untuk mencairkannya. Kami hanya memproses setelah disetujui oleh keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebut keterlambatan terjadi karena persoalan administratif, salah satunya terkait tanda tangan dalam amprah yang dianggap tidak sesuai.
> “Tanda tangan bulan Januari berbeda dengan Februari dan Maret. Kalau memang tanda tangan di amprah tidak benar, tentu harus diperbaiki. Itu bukan bentuk arogansi, tapi pertanggungjawaban administrasi.”
Lebih lanjut, gunawan menegaskan bahwa pernyataan "siap-siap diberhentikan" bukan dalam konteks pembungkaman, melainkan jika memang terjadi pelanggaran serius seperti dugaan pemalsuan tanda tangan amprah gaji yang tidak sesuai .
> “Saya memberi pernyataan itu jika terbukti sekali lagi mereka melakukan pemalsuan tanda tangan. Itu bukan intimidasi, itu penegakan disiplin.”
Terkait tuduhan memperlakukan PSM secara tidak manusiawi, ia menepis hal tersebut sebagai tudingan tanpa dasar.
> “Silakan disebutkan kapan kami memotong atau mengambil hak PSM? Tahun lalu pun tidak pernah kami potong hak mereka. Jadi jangan membuat tuduhan tanpa bukti,” tegasnya.
Kabid Pemerdayaan fakir miskin juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah turut menjadi faktor honor PSM belum dibayarkan penuh. Bahkan menurutnya, tunjangan ASN pun baru cair empat bulan terakhir. Ia juga mempertanyakan kontribusi PSM sejak April lalu.
> “Tanyakan ke hati nurani masing-masing. Apa yang sudah mereka kerjakan sejak April? Apakah benar-benar menjalankan peran sosial di masyarakat?”
Terlepas dari polemik yang muncul, pencairan honor PSM menjadi hal yang melegakan, meski disertai catatan serius terkait tata kelola, komunikasi internal, dan perlindungan terhadap hak pegawai. Publik kini menantikan evaluasi dari Bupati Rokan Hilir H. Bistamam, untuk memastikan pelayanan sosial ke masyarakat berjalan tanpa hambatan dan jauh dari tekanan birokrasi.(RED)