Bedah kasus My.Id|Rokan Hilir – Keputusan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, yang melantik Indra Gunawan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menuai kecaman keras. Kritik pedas datang dari Presiden Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (HIPEMAROHI), Akas Virmadi, yang menilai pelantikan tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap figur dengan rekam jejak dugaan penyimpangan anggaran yang belum tuntas.
“Ini preseden buruk. Seolah Pemkab Rohil tidak belajar dari masa lalu. Indra Gunawan saat menjabat sebagai Kadis Kominfotiks meninggalkan banyak catatan hitam—terutama soal anggaran publikasi yang janggal dan terindikasi disalahgunakan,” kata Akas dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Sabtu (29/7/2025).
Akas menyoroti secara spesifik anggaran baliho yang mencapai hampir Rp700 juta per tahun, yang menurutnya tidak memiliki dampak informasi berarti kepada publik dan tidak sesuai asas efisiensi anggaran daerah.
“Uang ratusan juta hanya untuk baliho yang tak jelas evaluasinya. Ini bukan hanya pemborosan, tapi potensi penyimpangan serius. Anehnya, belum ada klarifikasi terbuka dari Inspektorat ataupun Bupati. Tapi justru yang bersangkutan diberi posisi strategis lagi. Ada apa ini?” tegas Akas.
Lebih lanjut, HIPEMAROHI memastikan akan mengambil langkah hukum. Mereka menyatakan akan melaporkan Indra Gunawan selaku eks Kadis Kominfotiks dan Atma selaku PPTK kegiatan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas dugaan penyimpangan anggaran publikasi baliho tahun berjalan.
Teguran Terbuka untuk Bupati H. Bistamam
HIPEMAROHI secara tegas mendesak Bupati H. Bistamam untuk segera meninjau ulang pelantikan tersebut sebelum proses serah terima jabatan dilakukan. Menurut Akas, langkah pelantikan ini mencederai prinsip-prinsip integritas birokrasi dan menciptakan birokrasi yang sangat buruk bagi reformasi tata kelola pemerintahan.
> “Kami tegaskan kepada Bupati H. Bistamam—jabatan publik bukan tempat balas jasa atau hadiah untuk loyalitas politik. Ini soal amanah rakyat. Jangan paksakan sosok bermasalah menempati posisi yang membutuhkan kepercayaan publik. Jika tetap dipaksakan, HIPEMAROHI akan turun ke jalan.”(REDAKSI)