Bedah Kasus.My.id-Rokan Hilir-RIAU
Maraknya serangan di media sosial yang menyasar pribadi dan kepemimpinan Bupati Rokan Hilir H. Bistamam dinilai telah melampaui batas kritik yang sehat. Pola serangan tersebut mengarah pada upaya penggiringan opini publik secara masif, terstruktur, dan terencana, dengan tujuan merusak citra serta kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang sah.
Pantauan di berbagai platform media sosial menunjukkan munculnya sejumlah akun anonim dan akun palsu yang secara berulang menyebarkan narasi negatif, tudingan sepihak, hingga opini menyesatkan tanpa didukung data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Konten-konten tersebut disebarkan dengan pola yang seragam, waktu yang berdekatan, serta sasaran yang sama, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya koordinasi dan pengarahan tertentu.
Publik Rokan Hilir pun mempertanyakan objektivitas pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pengkritik. Jika kritik tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan perbaikan pemerintahan, mengapa serangan hanya tertuju pada satu nama, yakni Bupati Rokan Hilir H. Bistamam?
Padahal dalam sistem pemerintahan daerah terdapat wakil bupati serta jajaran perangkat daerah yang secara kolektif menjalankan roda pemerintahan. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa serangan tersebut bukan kritik substantif, melainkan upaya personal yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan figur tertentu.
Lebih jauh, narasi negatif yang terus digulirkan di media sosial bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. Masyarakat Rokan Hilir dapat menyaksikan secara langsung bahwa satu per satu janji politik Bupati Rokan Hilir H. Bistamam mulai direalisasikan dan ditunaikan. Berbagai program prioritas telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat, meskipun masa kepemimpinan beliau belum genap satu tahun.
Capaian dan kerja nyata tersebut menjadi bantahan terhadap opini-opini menyesatkan yang sengaja dibangun untuk mengaburkan fakta. Sayangnya, ruang publik di media sosial justru dipenuhi narasi negatif yang dimainkan oleh akun-akun tidak bertanggung jawab, sehingga berpotensi menyesatkan opini masyarakat.
Penggunaan buzzer bermodus akun palsu untuk menggiring opini dinilai sangat berbahaya. Praktik ini tidak hanya mencederai etika bermedia sosial, tetapi juga merusak iklim demokrasi dan berpotensi memecah belah masyarakat. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara terbuka, jujur, berimbang, dan bertanggung jawab, bukan melalui fitnah, manipulasi informasi, serta pembunuhan karakter.
Bupati Rokan Hilir H. Bistamam merupakan kepala daerah yang sah, dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi. Segala kebijakan dan langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanah masyarakat. Komitmen untuk membangun daerah dan menunaikan janji kepada rakyat telah ditunjukkan melalui kerja nyata dan program yang terus berjalan.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya nama baik Bupati Rokan Hilir dipulihkan dari berbagai tuduhan dan narasi tidak berdasar yang beredar di media sosial. Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah seharusnya berpijak pada data, fakta, dan capaian yang dapat diuji secara objektif, bukan pada opini yang dibentuk oleh kepentingan tertentu.
Masyarakat Rokan Hilir diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bersumber dari akun anonim dan sumber yang tidak jelas kredibilitasnya. Publik diharapkan tetap kritis, bijak, dan mengedepankan akal sehat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menelusuri dan mengusut pihak-pihak yang berada di balik aktivitas buzzer bermodus akun palsu tersebut, agar ruang publik tidak terus-menerus disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan nama baik individu dan stabilitas daerah.
Kepemimpinan Bupati Rokan Hilir H.
Bistamam patut dinilai secara adil dan proporsional. Biarlah fakta, kerja nyata, dan hasil yang dirasakan masyarakat menjadi tolok ukur utama—bukan opini gelap yang dibangun dari balik layar media sosial.
Editor : Redaksi