Bedah kasus My.Id| ROKAN HILIR – Gelombang kekecewaan masyarakat dan nelayan semakin memuncak terhadap kinerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau. Dugaan pungutan liar (pungli) yang merugikan nelayan kecil kembali menyeruak, bahkan masyarakat kini mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mencopot Kepala Kantor UPP Panipahan dari jabatannya, kamis 11/9/2525
Sejumlah nelayan mengaku, setiap kali mengurus dokumen kapal seperti sertifikat Pas Kecil—yang semestinya gratis—justru dimintai biaya hingga ratusan ribu rupiah. Padahal, aturan pemerintah sudah sangat jelas melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pengurusan sertifikat Pas Kecil untuk kapal di bawah 7 GT tidak dikenakan pungutan atau PNBP.
Ironisnya, kebijakan nasional tersebut diduga sengaja diabaikan. Nelayan menilai pengurusan dokumen justru dipersulit dan dijadikan ladang pungli. Praktik ini dianggap telah mencederai hak-hak nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari laut.
Tak hanya soal pungli, masyarakat juga menyoroti perilaku Kepala UPP Panipahan yang kerap disebut bolos ngantor, sehingga pelayanan publik makin terbengkalai. Kondisi ini memicu keresahan, karena fungsi vital syahbandar sebagai garda terdepan keselamatan pelayaran justru terkesan diabaikan.
“Kalau aturan jelas bilang gratis, kenapa nelayan harus bayar? Kami minta Kementerian Perhubungan jangan tinggal diam. Copot kepala UPP Panipahan yang sudah merugikan masyarakat,” tegas salah seorang tokoh nelayan setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UPP Panipahan belum memberikan klarifikasi resmi. Namun, desakan publik agar kementerian segera mengambil langkah tegas kian menguat. Masyarakat menilai, pencopotan pimpinan UPP Panipahan adalah satu-satunya solusi untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pelayanan publik di sektor perhubungan laut.
Editor: Redaksi