Bedah kasus My Id|Rohil – Asap makin tebal, warga mulai batuk, tapi jawaban tegas dari pemerintah tak kunjung terdengar. Publik Rokan Hilir (Rohil), Riau, menunggu sikap tegas terhadap perusahaan pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.098 hektar. Sayang, yang muncul justru jawaban menggantung dari Wakil Bupati Rohil, Jhonny Charles.
Dalam konferensi pers 5 Agustus 2025, saat ditanya media soal perusahaan mana saja yang diduga terlibat, Wabup menjawab singkat:
> "Saya tidak bisa menyebutkan karena tidak tahu perusahaan yang mana."
Ia menambahkan, tak ada perusahaan yang melapor jika lahannya terbakar. “Kalau ada yang disegel, nanti datanya muncul,” ucapnya. Pernyataan ini sontak memancing tanda tanya: benarkah Wabup tidak tahu, atau memang tak mau bicara?
Jawaban Gantung di Tengah Bencana
Karhutla bukan persoalan sepele. Ini soal kesehatan, lingkungan, bahkan nyawa. Ratusan hektar lahan terbakar di wilayah yang lekat dengan konsesi perusahaan besar. Dalam situasi darurat, rakyat butuh kejelasan, bukan kata-kata “nanti kita lihat.”
Apalagi, kepala daerah lain berani menyebut nama pelaku. Sementara di Rohil, Wabup justru melempar sinyal diam. Publik pun mulai berspekulasi: takut menyinggung pemilik modal, atau memang memilih aman?
Lemah Koordinasi atau Lemah Nyali?
Jika Wabup benar-benar tidak tahu, berarti koordinasi pemerintah daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan aparat penegak hukum patut dipertanyakan. Tapi jika sebenarnya tahu lalu diam, itu lebih berbahaya: membiarkan pelaku besar melenggang bebas.
Rakyat Butuh Pemimpin yang Berani
Bencana asap tak bisa disapu dengan jawaban normatif. Rakyat menunggu keberanian: menyebut nama perusahaan, menyeretnya ke meja hukum, dan membela hutan, bukan pemilik konsesi.
Sampai hari ini, pertanyaannya tetap sama: Wabup Rohil tidak tahu… atau tidak mau tahu?
Sumber: mimbarrohil| Redaksi