Bedah kasus My.Id|Riau – Dukungan terhadap Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 2504/900.1.13.1/Bapenda/2025 terus menguat. Kali ini datang dari Hulubalang Tameng Adat LAMR Bathin Solapan dan UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Bapenda Provinsi Riau.
Surat edaran tersebut mewajibkan ASN, PPPK, dan THL di seluruh wilayah Riau untuk menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor, baik milik pribadi maupun dinas.
Tak hanya itu, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis dan Bathin Solapan juga diminta turut patuh. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Ari Dwi Wahyudi, ST, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendorong agar sektor swasta ikut mendukung edaran tersebut.
“Selain ASN, kami minta seluruh perusahaan di wilayah Bengkalis dan Bathin Solapan taat terhadap kewajiban pajak kendaraan operasionalnya. Ini penting untuk mendongkrak PAD dan memastikan keadilan fiskal,” ujar Ari, Selasa (15/7/2025).
Sementara itu, Hulubalang Tameng Adat LAMR Bathin Solapan memberikan peringatan keras terhadap perusahaan yang tidak mengindahkan edaran Gubernur Riau tersebut.
“Jika perusahaan-perusahaan tetap membandel dan tidak mengindahkan edaran ini, kami atas nama masyarakat dan Lembaga Adat sebagai pribumi akan bertindak tegas. Kami juga akan melibatkan Dinas Perhubungan dan Satlantas untuk melakukan penertiban langsung di lapangan,” tegas perwakilan Hulubalang.
Menurut mereka, perusahaan yang mengambil manfaat dari daerah wajib berkontribusi melalui pajak, terutama atas kendaraan operasional yang digunakan sehari-hari.
“Jangan hanya eksploitasi sumber daya kami, tapi menghindar dari kewajiban. Ini negeri kami, kami tidak akan diam,” ujarnya.
Langkah tegas ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial dan adat dalam menjaga hak-hak daerah serta mendorong terciptanya keadilan fiskal dan kepatuhan hukum di semua sektor.
(REDAKSI)