Baliho Ratusan Juta, Rakyat Menderita – Hipemarohi Kepung Dugaan Korupsi Kominfo Rohil - BEDAH KASUS

Selasa, 29 Juli 2025

Baliho Ratusan Juta, Rakyat Menderita – Hipemarohi Kepung Dugaan Korupsi Kominfo Rohil


Bedah kasus My.Id|Rokan Hilir, 29 Juli 2025 –
Bau busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari tubuh pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rohil yang diduga menghabiskan anggaran fantastis hingga Rp700 juta setiap tahun hanya untuk baliho.


Kritik pedas dilayangkan langsung oleh Presiden Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru, Akas Virmadi, yang menyebut angka tersebut tidak masuk akal dan mengarah pada penyimpangan anggaran secara sistematis.


> “Rp700 juta hanya untuk baliho? Ini bukan hanya janggal, tapi juga mencurigakan. Kalau baliho hanya dipasang di momen hari besar nasional, darimana logikanya anggaran bisa tembus ratusan juta? Kuat dugaan ini jadi ladang basah oknum tertentu,” tegas Akas dalam keterangannya kepada media.


Akas juga menyebutkan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti awal dan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.


> “Kami sedang menyusun laporan resmi untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Kalau Kejari lamban, kami siap naikkan ke Kejati Riau. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi!” cetusnya.


Indikasi Korupsi oleh PPTK dan Oknum Dinas


Lebih jauh, Hipemarohi menyoroti oknum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terlibat dalam proyek baliho tersebut. Mereka menduga adanya markup anggaran, pengadaan fiktif, hingga pembagian jatah proyek secara tertutup—sebuah pola klasik korupsi anggaran publikasi.


> “Kami duga PPTK dan beberapa oknum Dinas Kominfo bermain di balik angka gila ini. Sangat mungkin ada praktik penggelembungan harga atau pemecahan paket yang tidak transparan,” tambah Akas.


Desakan Serius pada Kejari: Jangan Tutup Mata!


Hipemarohi mendesak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk tidak main aman, apalagi jika ada tekanan dari penguasa daerah.


> “Jika aparat penegak hukum tidak bergerak, ini hanya akan memperkuat asumsi bahwa ada permainan besar di belakangnya. Kami tidak akan berhenti sampai ada transparansi dan pertanggungjawaban,” tegas Akas.


Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas Kominfo Rohil belum memberikan klarifikasi resmi, terkesan memilih diam di tengah badai kecurigaan publik.(REDAKSI)

Comments


EmoticonEmoticon

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done