Rokan Hilir | Bedah Kasus,-Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kembali mencuat dari desa. Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahun 2025 diduga dicairkan tanpa pelaksanaan kegiatan alias fiktif.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dana untuk kegiatan Bimtek telah dicairkan pada masa kepemimpinan Sarinam, S.Pd sebagai Penjabat (Pj) Penghulu. Namun hingga kini, tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut pernah dilaksanakan, baik dalam bentuk laporan, dokumentasi, maupun keterlibatan masyarakat desa.
Sejumlah warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya kegiatan Bimtek, padahal anggarannya sudah keluar dari kas desa.
> “Kami tidak pernah lihat ada kegiatan Bimtek, tapi dananya sudah dicairkan. Kalau tidak ada pelaksanaannya, ini jelas fiktif,” ujar salah seorang warga setempat, Minggu (18/7/2025).
Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh desa mendesak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Inspektorat Daerah untuk segera mengaudit anggaran kegiatan tersebut dan menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang.
> “Ini bukan uang pribadi, ini dana publik. Jangan sampai pengelolaan dana desa dibiarkan tanpa pengawasan. Kami minta kejaksaan turun tangan,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti benar, tindakan pencairan dana tanpa kegiatan dapat dijerat dengan:
Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak cepat demi menjaga integritas pengelolaan dana desa dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. (red)