Bedah kasus My.Id| ROKAN HILIR
Puluhan mahasiswa dan pemuda Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam Organisasi HMI Cabang Rokan Hilir & GPM- Rohil menggelar aksi demonstrasi dengan mengusung tema “Rapor Merah Kapolres Rohil”, Jumat (17/04/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam penanganan peredaran narkoba, di wilayah Rokan Hilir.
Aksi yang berlangsung di depan Mapolres Rokan Hilir, Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih ini diikuti sekitar 30 orang massa. Kehadiran mereka disambut dengan banner bertuliskan “Selamat Datang Pejuang Apresiasi Rakyat”. Namun, massa datang dengan tuntutan tegas, yakni mendesak pencopotan Kapolres Rokan Hilir.
Dalam aksi tersebut, Ketua Cabang HMI Rokan Hilir, Eka Rahayu Wijaya Pratama, selaku Koordinator Lapangan I, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum.
“Jika Kapolres tidak dicopot, kami siap mendukung Polri di bawah Mendagri dan Kapolri untuk beralih profesi menjadi petani. Ini bentuk kekecewaan kami terhadap kondisi hukum di Rohil,” tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua GPM Rohil, Fani Pratama, selaku Koordinator Lapangan II, yang menilai lemahnya penindakan hukum telah merusak rasa aman masyarakat.
Aksi ini turut dikomandoi oleh :
• Jenderal Lapangan I : Ayatullah M. Faisal
• Jenderal Lapangan II : Adam Rahmansyah
Ketidakhadiran Kapolres Rokan Hilir dalam aksi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan massa. Para demonstran menilai tidak adanya itikad baik dari pimpinan kepolisian untuk menemui mereka secara langsung.
Situasi sempat memanas hingga akhirnya Wakapolres Rokan Hilir turun langsung menjumpai massa aksi untuk meredam ketegangan.
Lima Poin “Rapor Merah” Kapolres Rohil dalam orasinya di hadapan aparat penegak hukum (APH), mahasiswa dan pemuda menyampaikan lima poin utama yang menjadi dasar tuntutan mereka.
• Wilayah Berpotensi Menjadi “Zona Nyaman” Kriminalitas lemahnya pengawasan dinilai membuat berbagai aktivitas ilegal seperti narkoba, hiburan malam, dan perjudian berkembang tanpa penindakan tegas.
• Krisis Wibawa Institusi di Mata Masyarakat kapolres sebagai simbol otoritas negara dianggap gagal menjaga kepercayaan publik, sehingga masyarakat mulai meragukan peran aparat dalam menjaga keamanan.
• Runtuhnya Disiplin dan Keselamatan Personel Insiden meninggalnya seorang anggota di tempat hiburan malam dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan dan pembinaan internal.
• Maladministrasi dan Kegagalan Operasional kasus tahanan kabur mencerminkan buruknya manajemen fasilitas serta lemahnya sistem pengawasan di lingkungan kepolisian.
• Hambatan terhadap Pembangunan dan Investasi Daerah kondisi keamanan yang tidak kondusif dinilai menghambat masuknya investasi dan memperlambat pembangunan daerah.
Setelah massa bertahan hingga malam, Wakapolres Rokan Hilir kembali menemui para demonstran untuk melakukan mediasi sekitar pukul 19.47 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) dan Jenderal Lapangan (Jendlap) secara resmi menandatangani dan menyerahkan tuntutan aksi kepada pihak kepolisian melalui Wakapolres sebagai perwakilan.
Massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi ini bukanlah yang terakhir. Jika tuntutan mereka 3X24 JAM tidak ditindaklanjuti, mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Aksi ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di Rokan Hilir. Kini, masyarakat menunggu langkah nyata untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan tegas. Pungkasnya