Bedah kasus My.Id| Rokan Hilir
Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Cakrarepublik.com terkait dinamika pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M. menyampaikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang dinilai tidak utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya kepada tim redaksi Suararakyatindonesia.si.de melalui pesan WhatsApp, Karmila Sari menegaskan bahwa dirinya menjalankan amanah sebagai Anggota DPR RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur oleh perundang-undangan.
“Saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai Anggota DPR RI. Tidak ada intervensi terhadap jalannya pemerintahan daerah sebagaimana yang diberitakan,” jelas Karmila Sari.
Ia menyampaikan bahwa selama ini fokus utama pengabdiannya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Rokan Hilir. Baginya, kemajuan daerah harus dimulai dari peningkatan kualitas generasi mudanya.
Menurut Hj. Karmila Sari, berbagai program yang diperjuangkan melalui jalur pusat telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di antaranya adalah bantuan beasiswa bagi pelajar berprestasi maupun kurang mampu, dukungan beasiswa kuliah bagi mahasiswa asal Rohil, serta bantuan pembangunan dan revitalisasi sekolah di sejumlah wilayah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika generasi muda kita mendapatkan akses pendidikan yang baik, maka masa depan Rohil akan jauh lebih kuat dan mandiri,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh perjuangan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan semata-mata untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Hj. Karmila Sari juga menegaskan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di bawah kepemimpinan Bupati Rohil, H. Bistamam. Ia menyebutkan bahwa setiap elemen memiliki peran masing-masing sesuai kewenangan yang telah diatur dalam sistem pemerintahan.
Lebih lanjut, ia berharap agar setiap informasi yang berkembang di ruang publik dapat disikapi secara bijak dan proporsional. Klarifikasi ini disampaikannya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
“Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana Rohil bisa terus maju. Saya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur yang menjadi kewenangan saya di pusat,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah serta bersatu dalam semangat membangun Rokan Hilir yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Editor : Redaksi