Bedah kasus My.Id| Airtiris, Riau
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Airtiris, Dengan No SPBU 14-284-697 Kabupaten Kampar, Riau, menjadi sorotan publik dan memicu reaksi luas masyarakat. Warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta dinas terkait segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penerimaan upeti dari pelangsir bahan bakar minyak (BBM).
Sejumlah warga mengungkap adanya dugaan praktik pemberian uang sebesar Rp5.000 per pengisian penuh (full tank) kepada oknum petugas SPBU oleh pelangsir BBM yang menggunakan sepeda motor. Uang tersebut diduga diberikan setiap kali pelangsir melakukan pengisian BBM dalam jumlah maksimal.
Praktik ini diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan menjadi pola yang berulang. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan distribusi BBM serta ketentuan hukum terkait pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.
Informasi ini dikonfirmasi oleh seorang pelangsir BBM berinisial AsR, warga Airtiris. Ia menyatakan bahwa praktik pemberian uang tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap kali melakukan pengisian.
“Setiap kami mengisi minyak full, petugas menerima Rp5.000 per trip,” ungkap AsR kepada awak media.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen SPBU Airtiris terkait tudingan tersebut.
Dugaan praktik tersebut terjadi di SPBU Airtiris yang berada di wilayah Airtiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. SPBU ini merupakan salah satu titik distribusi BBM yang melayani masyarakat setempat.
Menurut keterangan sumber, praktik tersebut diduga telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Namun, belum ada data pasti sejak kapan aktivitas tersebut dimulai. Warga berharap aparat berwenang dapat menelusuri lebih lanjut durasi dan pola praktik yang diduga merugikan masyarakat tersebut.
Warga menduga praktik ini terjadi karena adanya celah pengawasan dalam distribusi BBM, khususnya terhadap aktivitas pelangsir yang membeli BBM berulang kali untuk dijual kembali. Lemahnya kontrol internal serta kurangnya pengawasan eksternal disebut-sebut membuka peluang terjadinya praktik transaksional yang tidak sesuai prosedur.
Selain itu, adanya potensi keuntungan pribadi diduga menjadi motif utama oknum petugas menerima sejumlah uang dari pelangsir.
Berdasarkan keterangan pelangsir, setiap kali mereka melakukan pengisian BBM secara penuh menggunakan sepeda motor, oknum petugas diduga menerima uang tunai sebesar Rp5.000 per transaksi. Uang tersebut diberikan langsung setelah proses pengisian selesai.
Praktik ini disebut berlangsung secara tertutup namun rutin, sehingga memunculkan dugaan adanya pembiaran atau sistem yang sudah berjalan.
Reaksi dan Tuntutan Warga
Masyarakat Airtiris menyatakan kekecewaan dan keresahan atas dugaan tersebut. Mereka menilai, jika benar terjadi, tindakan tersebut mencederai asas keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik, serta berpotensi merugikan masyarakat luas, terutama dalam distribusi BBM bersubsidi.
Warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi. Mereka juga meminta adanya audit internal serta evaluasi terhadap sistem pengawasan distribusi BBM di SPBU tersebut.
“Kami berharap ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai praktik seperti ini dibiarkan dan menjadi kebiasaan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.saat dikompirmasi scurity spbu inisial zz mengatakan saya orang media juga dan silahkan kalau ada bukti pelanggan silahkan di naikkan beritanya,
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen SPBU Airtiris belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Publik kini menunggu respons serta langkah konkret dari pihak berwenang guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.