Bedah kasus My.Id| BATAM
Sikap diam aparat penegak hukum dan dinas terkait atas berita investigasi dugaan praktik perjudian terselubung di Deluxe PUB & KTV kini memicu tanda tanya besar publik. Hingga berita awal terbit, belum ada satu pun pernyataan resmi, klarifikasi, maupun langkah terbuka dari APH maupun pihak berwenang di wilayah .
Padahal, informasi yang beredar bukan tuduhan ringan. Dugaan keberadaan kasino terselubung di lantai 3 tempat hiburan tersebut dengan modus permainan bola pimpong sebagai kamuflase menyentuh ranah pidana serius dan menyangkut kredibilitas pengawasan lembaga negara.
Diamnya otoritas justru memperbesar ruang spekulasi: apakah laporan ini sedang ditindaklanjuti, diabaikan, atau justru tidak dianggap prioritas?
Dugaan Bukan Isu Kecil Perlu Respons Resmi
Rangkaian temuan lapangan dan keterangan narasumber mengarah pada pola operasi tertutup: akses terbatas, pengamanan berlapis, dan pemain tertentu. Jika benar, ini bukan pelanggaran administratif biasa, melainkan dugaan praktik perjudian terorganisir.
Karena itu, publik berhak mendapat jawaban tegas:
Apakah APH sudah melakukan penyelidikan awal?
Apakah BP Batam dan dinas perizinan telah melakukan pemeriksaan lokasi?
Apakah operasional tempat tersebut sudah diverifikasi sesuai izin?
Apakah ada pengawasan rutin terhadap aktivitas di lantai tertutup?
Tanpa pernyataan resmi, ruang informasi akan diisi rumor dan kecurigaan.
Ujian Kredibilitas Pengawasan
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Tempat hiburan malam yang baru beroperasi namun sudah terseret dugaan pelanggaran berat semestinya langsung menjadi objek pemeriksaan terpadu bukan dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.
Penegakan hukum tidak boleh tampak ragu ketika berhadapan dengan dugaan kejahatan berisiko tinggi. Justru di titik inilah negara harus terlihat hadir.
Klarifikasi Lebih Bernilai daripada Diam
Pernyataan resmi meskipun masih pada tahap penyelidikan jauh lebih sehat daripada kebungkaman. Transparansi proses akan:
Menenangkan publik
Menjaga nama baik institusi
Mencegah tuduhan pembiaran
Menutup ruang disinformasi
Perlu ditegaskan, seluruh informasi yang beredar saat ini masih berupa dugaan dan wajib diuji melalui proses hukum. Namun respons awal dari otoritas adalah keharusan etis dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
Publik tidak menuntut vonis instan publik menuntut jawaban dan tindakan awal.