Bedah kasus My.Id|Rokan Hilir – Senin, 11 Agustus 2025, pemandangan tak biasa terlihat di pagar Kantor Pos Bagansiapiapi. Sebuah spanduk berukuran 3x1 meter, berlogo tokoh populer One Piece, terbentang menghadap ke Kantor Mes Bupati Rokan Hilir. Pesan yang dibawa spanduk itu tegas: meminta Bupati Rokan Hilir meninjau ulang penunjukan Nurhidayat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil.
Selain menyoal penunjukan pejabat, spanduk itu juga menyinggung dugaan anggaran fantastis sebesar Rp5,4 miliar yang dialokasikan untuk SMP Swasta Tunas Bangsa pada masa kepemimpinan Nurhidayat sebelumnya sebagai Kadis Pendidikan. Aksi ini menilai kebijakan tersebut mencerminkan terabaikannya sekolah-sekolah negeri di Rokan Hilir.
Aksi pemasangan spanduk ini digagas oleh Ade Junianda Saputra, Kabid Demokrasi, Politik, dan Pemerintahan HMI Cabang Pekanbaru sekaligus Menteri Hipemarohi. Ade menegaskan, spanduk itu adalah bentuk aspirasi publik yang sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar pesan sampai langsung ke mata pengambil kebijakan.
“Kami ingin menjaga masa depan dunia pendidikan Rohil agar tidak dikelola secara serampangan. Saat Nurhidayat menjabat dulu, sekolah negeri bukannya berkembang, malah banyak yang terbengkalai. Bahkan, ada anggaran 5,4 miliar untuk satu sekolah swasta yang patut dipertanyakan, baik dari segi aturan maupun kewenangan pejabat terkait,” ujarnya.
Ade menambahkan, pihaknya siap mengawal persoalan ini agar publik mendapatkan kejelasan, dan berharap Bupati Rohil tidak menutup mata atas rekam jejak pejabat yang diangkatnya. “Pendidikan adalah urusan masa depan generasi. Kalau dipegang oleh orang yang track record-nya bermasalah, dampaknya akan panjang,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bupati Rokan Hilir maupun Nurhidayat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan melalui spanduk tersebut.(red)