Bedah kasus My.Id|Rokan Hilir – Kasus dugaan korupsi kembali menyeret tubuh Satpol PP Rokan Hilir. Kali ini soal SPPD fiktif 125 orang yang kini sudah masuk meja penyidik Tipikor Polres Rohil.
Sejumlah pejabat kunci sudah dipanggil penyidik, mulai dari Kasubag Perencanaan Afrizal, PPTK Hayani, hingga Bendahara Buri Maryanto. Bahkan nama mantan Kasat Satpol PP, Syafnufrizal, ikut terseret.
Syafnufrizal berdalih kasus ini bukan SPPD fiktif, melainkan sekadar “kelebihan bayar” sesuai LHP BPK. Namun alasan itu dinilai janggal. Publik mempertanyakan, apakah benar 125 orang itu pernah melaksanakan perjalanan dinas, atau hanya nama yang dicetak di atas kertas untuk menguras uang negara?
“125 SPPD bukan jumlah kecil. Itu bisa tembus ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tidak masuk akal kalau hanya disebut kelebihan bayar,” ujar Ketua Dpd topan RI yusaf/arie black
Kasat Pol PP aktif, Acil Rustianto, tidak menampik pemeriksaan terhadap bawahannya. Ia menyebut pihaknya mendukung penuh proses hukum yang berjalan.
Ketua DPD LSM Topan RI, Yusaf hari Purnomo alias Arie Black, turut mendukung langkah Tipikor Polres Rohil. “Kami mendorong agar kasus dugaan SPPD fiktif tahun 2023–2024 ini diusut tuntas,” ujarnya saat diwawancarai di salah satu sudut Kota Bagansiapiapi.
Kasus ini mengingatkan publik pada 2023 lalu, ketika penyidik Polres Rohil menangkap pegawai Satpol PP terkait pungli pendaftaran. Kini publik menanti, apakah jilid II bakal berujung penangkapan lagi?
Sorotan kini tertuju pada Polres Rohil. Apakah berani membongkar dugaan SPPD fiktif 125 orang ini sampai ke akar, atau justru berhenti dengan alasan klise: kelebihan bayar yang cukup ditutup dengan pengembalian uang?(Red)