Bedah kasus My Id|ROKAN HILIR – Pernyataan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Rohil, Asnar SP MSi, yang membantah adanya pungutan pada kegiatan pembangunan SPAM Sumur Bor (Pamsimas), langsung dimentahkan oleh sejumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas).
“Klarifikasi Kadis itu hoax! Dia jelas minta uang administrasi ke kami. Kadis 7 juta, Kabid 5 juta, administrasi 3 juta, kontrak 3 juta. Ini permainan lama sejak dia masih di PUTR,” tegas salah satu perwakilan Pokmas, jum'at (15/8/2025).
Menurut Pokmas, pungutan tersebut sudah menjadi “ritual wajib” jika ingin memproses kegiatan di dinas terkait. “Kami mau mengerjakan proyek, ya harus urus administrasi di dinas. Tapi yang diminta itu tidak wajar, mencekik,” tambahnya.
Sebelumnya, Asnar membantah keras tudingan pungli. Ia menyebut dana bantuan Pokmas langsung ditransfer ke rekening kelompok, dan sampai Kamis pagi (14/8) pun dana belum cair.
“Jadi tidak benar ada pungutan dimaksud. Setelah cair, baru dikerjakan sesuai spek teknis,” ujar Asnar melalui pesan WA kepada wartawan. Ia juga menegaskan sudah memerintahkan Kabid, fungsional, dan pengawas lapangan untuk tidak meminta apapun kepada Pokmas.
Asnar mengklaim kontrak Pokmas ini ditandatangani oleh Kadis lama dan ia hanya melanjutkan program. Ia mengingatkan PNS maupun non ASN di Perkim untuk bekerja tanpa pungutan. “Kalau ada PNS meminta sesuatu, saya laporkan ke Bupati. Kalau non ASN, langsung saya usulkan pemberhentian,” tandasnya.
Sementara itu, Pokmas bersikeras tudingan pungli bukan isapan jempol. Mereka menantang APH untuk turun langsung mengusut dugaan praktik “setoran” di Dinas Perkim Rohil demi menyelamatkan nama baik program yang seharusnya untuk rakyat.
(Redaksi)