Bedah kasus My.Id|ROKAN HILIR – Pemandangan memalukan tersaji di jantung pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Jumat malam (15/8/2025). Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang seharusnya menjadi pusat pengelolaan uang dan aset daerah, tampak gelap gulita bak rumah hantu. Begitu pula Mess Bupati yang berada di kompleks yang sama, tak terlihat setitik cahaya pun.
Warga yang melintas dibuat terheran-heran. Dugaan pun langsung merebak: apakah PLN memutus aliran listrik karena Pemda menunggak pembayaran? Jika benar, ini menjadi tamparan telak bagi wibawa pemerintah daerah. “BPKAD itu dapurnya keuangan daerah. Kalau sampai listrik mati karena tak bayar, berarti kita sedang dalam krisis serius,” ujar seorang warga yang melintasi didepan mes
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di publik. Bagaimana mungkin kantor yang mengatur triliyun rupiah anggaran setiap tahun, justru tak mampu membayar tagihan listriknya sendiri? Apakah kas daerah benar-benar kosong? Atau ada persoalan tata kelola yang lebih dalam?
Ironisnya, kejadian ini berlangsung di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja Pemkab yang dinilai minim terobosan dan penuh masalah. BPKAD, yang mestinya menjadi garda terdepan menjaga stabilitas keuangan daerah, justru memberi citra sebaliknya—listrik padam, gedung gelap, dan wajah pemerintahan tercoreng di mata publik.
Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Rohil maupun pihak PLN. Namun satu hal pasti, mati listrik di kantor strategis seperti BPKAD bukan sekadar soal lampu padam—ini sinyal darurat yang tak bisa dianggap sepele.(red)