Bedah kasus My.Id|Rokan Hilir – Kesulitan nelayan Bagansiapiapi mendapatkan Bio Solar bersubsidi kian memuncak. Bukan hanya soal langkanya pasokan, tapi kini api kemarahan masyarakat semakin berkobar setelah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT SPRH, Rahmat Hidayat, diduga melontarkan tudingan miring yang membenturkan LSM, wartawan, dan nelayan.
Sejumlah nelayan, termasuk Ucok Nores, mengaku sudah beberapa hari kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di SPBU milik BUMD PT SPRH. Mereka menduga hambatan ini berkaitan dengan penangkapan beberapa pihak manajemen SPBU oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau beberapa waktu lalu.
“Kami sudah beberapa hari kesulitan mendapatkan Bio Solar. Padahal ini sangat kami butuhkan untuk melaut,” ujar Ucok Nores, Sabtu (9/8/2025).
Menurut keterangan para nelayan, Rahmat Hidayat pernah menyampaikan di sebuah warung kopi bahwa BBM subsidi belum dapat disalurkan ke nelayan karena “terlalu sering disorot wartawan dan LSM.”
“Solar belum bisa dijual pakai jerigen kepada nelayan karena selalu disorot oleh wartawan dan LSM,” ungkap seorang nelayan menirukan ucapan Rahmat.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras.
“Kok kami disalahkan? Kami tidak kerja di SPBU, tidak juga di BUMD. BBM subsidi tidak disalurkan, kok kami yang dikambinghitamkan,” tegas Riki Dermawan, Pimpinan Redaksi hitam-putihnews.com. Ia menilai ucapan Rahmat menyesatkan dan berpotensi memprovokasi nelayan agar memusuhi insan pers serta LSM.
Ketua LSM TOPAN-RI Rohil, Yusaf Hari Purnomo, juga mengecam keras.
“Kami minta Plt Dirut BUMD menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tuduhan seperti itu tidak punya dasar,” ujarnya.
Aktivis nelayan, Arie, pun menyentil pedas.
“Kalau tidak bisa mengakomodasi kebutuhan nelayan, jangan bicara yang memecah belah. Kalau tidak sanggup, mari tukar posisi. Pak Dayat jadi LSM, kami jadi direktur BUMD. Pasti kebutuhan nelayan terakomodir, bukan malah memprioritaskan calo atau penyalahgunaan rekomendasi BBM,” sindirnya.
Dari kalangan muda nelayan, kritiknya lebih lugas lagi.
“Plt Dirut BUMD jangan benturkan LSM, wartawan, dan nelayan. Kalau tidak mampu menjabat, mundur saja. Masih banyak yang lebih layak dan mampu mengelola BUMD. Jangan jadikan orang lain kambing hitam,” tegas seorang pemuda yang sehari-hari ikut melaut bersama keluarganya.
Kecaman juga datang dari Pimpinan Redaksi Suara Rakyat Indonesia.side Zulfan AD.
“Pernyataan seperti itu tidak hanya merusak citra BUMD, tapi juga membunuh kepercayaan publik. Plt Dirut BUMD seharusnya bekerja mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Jika tidak mampu mengemban amanah, lebih baik mundur dengan terhormat,” tegas Zulfan.
Hingga berita ini diterbitkan, Rahmat Hidayat belum merespons konfirmasi awak media. Sementara di lapangan, nelayan tetap gigit jari, kapal banyak yang tak melaut, dan publik bertanya-tanya: apakah BUMD ini bekerja untuk rakyat atau untuk membela kepentingan segelintir orang?(red)