Bedah kasus My.Id|Pelalawan, Riau – Dugaan permainan kotor dalam distribusi BBM bersubsidi jenis solar mencuat di SPBU 14.284.633 yang berlokasi di Jl. Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28654.
Dalam dokumentasi visual yang terekam terlihat antrean kendaraan besar seperti bus pariwisata dan mobil pelangsir sedang mengisi solar subsidi di SPBU tersebut—kendaraan-kendaraan yang jelas tidak masuk kategori penerima subsidi menurut regulasi pemerintah.
Menurut keterangan warga dan sumber lapangan, praktik penyalahgunaan ini dikendalikan oleh Wahyu selaku penanggung jawab SPBU dan didukung oleh Imam, pelangsir utama yang kerap terlihat memobilisasi kendaraan pelangsir modifikasi.
Masyarakat menilai ini adalah bagian dari mafia BBM bersubsidi yang telah lama merugikan negara dan menyengsarakan rakyat kecil. Banyak petani, nelayan, dan sopir angkutan umum yang kesulitan mendapatkan solar bersubsidi, sementara oknum tak bertanggung jawab leluasa “bermain” di SPBU.
Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan:
> "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.”
Warga meminta Polres Pelalawan, Polda Riau, BPH Migas, dan Pertamina segera turun ke lapangan untuk melakukan audit mendalam dan menghentikan praktik penyelewengan ini. Jika terbukti, izin SPBU wajib dicabut dan Wahyu serta Imam harus dijerat pidana secara terbuka dan tegas.
> “Ini bukan lagi kelalaian. Ini permainan sistematis yang merugikan negara dan menzalimi masyarakat. Kami minta aparat jangan tutup mata!” tegas seorang warga setempat kepada tim media.
Hingga berita ini ditayangkan, Wahyu dan Imam belum memberikan tanggapan resmi, sementara aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut dilaporkan masih terus berlangsung setiap hari.(Red)